Langgur, Lintas-Timur.co.id - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maluku Tenggara, Markus Paulus Rafra, memberikan tanggapan tegas terkait pernyataan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Malra yang mendesak Pemerintah Daerah untuk mencairkan anggaran guna mendukung partisipasi mereka dalam Kongres Nasional.
Dalam pernyataannya pada Jumat sore (25/4), Markus Rafra—yang baru saja menerima mandat dari DPD KNPI Provinsi Maluku untuk melanjutkan kepemimpinan KNPI Malra—menyatakan bahwa permintaan tersebut harus disesuaikan dengan realita kondisi keuangan daerah dan kebijakan nasional saat ini.
"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 memang mengamanatkan dukungan terhadap kepemudaan, namun hal itu tidak serta-merta berarti setiap kegiatan harus didanai setiap tahun. Terlebih lagi, saat ini telah terbit Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja pemerintah," ujar Markus.
Ia menekankan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran daerah. “Kalau 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan saja belum terpenuhi, bagaimana mungkin kita mendahulukan pembiayaan kegiatan lain?” lanjutnya.
Menurut Rafra, GMKI perlu memahami bahwa tidak ada sanksi dalam UU Kepemudaan bagi daerah yang tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan organisasi kepemudaan. Hal ini berbeda dengan Dana Desa (ADD), yang memang memiliki ketentuan minimal 10% dari APBD dan sanksi jika tidak dipenuhi.
“Banyak organisasi kepemudaan lain di daerah ini yang juga mengajukan permohonan bantuan, namun mereka bisa menahan diri dan tidak mengumbar ke publik. Kita harus melihat kondisi fiskal secara objektif,” tegas pria yang akrab disapa Pablo itu.
Rafra juga mempertanyakan alasan GMKI baru menyuarakan aspirasi mereka setelah anggaran berjalan. “Mengapa tidak mengusulkan sejak tahap penyusunan APBD 2025, apalagi Ketua GMKI diketahui memiliki kedekatan dengan mantan Penjabat Bupati Semi Huwae? Sekarang APBD sudah disahkan dan tidak memungkinkan adanya penganggaran mendadak,” tuturnya.
Sebagai penutup, Rafra mengimbau GMKI agar lebih sabar dan menunggu tahun anggaran berikutnya. Ia berharap organisasi-organisasi kepemudaan ke depan dapat membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah daerah dan menyesuaikan aspirasi dengan kondisi nyata di lapangan.
“Semoga di tahun depan, situasi fiskal membaik dan semua organisasi kepemudaan bisa diakomodasi secara adil. Tapi untuk saat ini, mari kita fokus pada prioritas dan saling memahami,” pungkasnya.(**)