Langgur,Lintas-Timur.co.id - Pelaksana tugas Kepala Dinas PMD Kabupaten Maluku Tenggara, Karel Rahayaan, menyampaikan sejumlah langkah strategis dalam pengelolaan dana desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini..saat bersama awak media yang berlangsung ruang kerjanya pada hari Jumat 22/11/24.
Di tegaskan jika langkah Awal, Koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Maluku dan Aparat Penegak Hukum lain dalam memgawali tugas pertamanya, beber Rahayaan.
Di ungkapkan Rakayaan, setelah mendapat amah sebagai Plt. Kadi PMD langsung mendampingi Pejabat Bupati Maluku Tenggara untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi terkait pendampingan, pengawasan, dan penindakan terhadap potensi penyalahgunaan dana desa, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Malra dan Polres Malra. Tujuannya adalah memastikan pendampingan berjalan lancar serta dana desa digunakan sesuai peruntukannya,” ujar Rahayaan.
Inovasi Baru
Rahayaan menegaskan inovasinya dalam mengurangi rentang kendali terkait pencairan dana desa di empat kecamatan yakni Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat, dan Kei Besar Selatan. Ia mengungkapkan, dana desa yang selama ini dicairkan di kota Tual kini akan disalurkan langsung di wilayah Kei Besar.
Pihaknya pun telah melakukan kerja sama dengan pihak Bank BRI dan BPDM, agar pencairan dana desa untuk wilayah Kei Besar akan dilakukan di Elat mulai awal Desember 2024,” jelasnya.
Upaya ini merupakan langkah awal agar diharapkan mampu mengurangi biaya transportasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Terhadap LPJ Kepala Ohoi, Rahayaan juga menyoroti masalah terkait laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana desa. Dari 94 pejabat kepala ohoi, sebanyak 73 belum menyampaikan LPJ tahun 2023 secara fisik meskipun data digital telah masuk ke sistem Suskedus.
“Tanpa LPJ yang lengkap, dana desa untuk ohoi tersebut tidak akan dicairkan, sementara kami sudah berkoordinasi dengan pihak Bank BNI agar proses pencairan dana desa dapat di cairkan dalam satu hari, sehingga kepala ohoi dapat langsung kembali ke desa untuk menggunakan dana tersebut,” tegasnya.
Rahayaan menegaskan, pencairan dana desa di wilayah Kei Besar dan sekitarnya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal, mengingat transportasi menuju Kota memakan biaya tinggi, sehingga pencairan di wilayah Kei Besar lebih efektif dan ekonomis.
“Kami harap dengan pencairan dana desa di Elat, pertumbuhan ekonomi di empat kecamatan Kei Besar bisa merasakan dampak positif,” ucapnya.
Sebagai rencana jangka panjang, untuk tahun 2025, pencairan dana desa di Kei Kecil Timur, Selatan Barat, dan wilayah lain di Maluku Tenggara juga akan difokuskan pada bank-bank lokal yang strategis.
Ajakan Kolaborasi Masyarakat Maluku Tenggara
Mengakhiri pernyataannya, Rahayaan mengajak seluruh masyarakat Maluku Tenggara untuk mendukung pengelolaan dana desa yang transparan dan bertanggung jawab.
“Mari kita bersama-sama menyelamatkan dana desa sesuai peruntukannya demi membangun Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya 192 ohoi yang ada. Kami ingin dana desa ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Yani)