Langgur,Lintas-Timur.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara, menyampaikan kesiapannya dalam pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 nanti.
Pernyataan ini di sampaikan Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Oat saat rapat koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah, Forkopimda serta Stakeholder terkait di ruang rapat Bupati pada hari Jumat 22/11/24.
Semestinya rapat koordinasi bersama, seharusnya harus di laksanakan empat hari lalu, namun keterlambatan ini disebabkan padatnya jadwal, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis kepada 1.813 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berlangsung dari Senin hingga Kamis,” ujar Basuki.
Basuki menegaskan, jika KPU tidak bisa berjalan sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada, karena tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, Aparat keamanan, Pemuka Agama, serta seluruh elemen masyarakat.
Dia juga menjelaskan, jika distribusi logistik Pilkada akan dimulai pada hari minggu, 24 November 2024 yang di khususkan penyaluran logistik untuk lima kecamatan di wilayah Kei Besar akan di kirim lebih awal sementara logistik untuk tujuh kecamatan di wilayah pulau Kei Kecil akan didistribusikan pada Senin, 25 November 2024.
“Kami telah menyelesaikan pengecekan dan penempatan logistik, termasuk surat suara, kotak suara, serta perlengkapan lainnya. Untuk 259 TPS yang ada di Maluku Tenggara, semuanya sudah siap didistribusikan,” ujarnya.
Surat suara yang kurang akan segera dilengkapi, hingga laporan terakhir, terdapat kekurangan 103 surat suara pemilihan bupati dengan tambahan 20 surat suara rusak, sementara surat suara pemilihan gubernur mengalami kekurangan 129 dengan 10 surat suara rusak.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi KPU adalah masih adanya 17.944 pemilih dari DPT yang belum memiliki KTP elektronik. “Jumlah ini mencapai 19,9% dari total 90.123 pemilih tetap di Kabupaten Maluku Tenggara. Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memaksimalkan proses perekaman e-KTP,” kata Basuki.
Hingga saat ini, jumlah tersebut telah berkurang menjadi sekitar 13.000–14.000 pemilih atau sekitar 15–16% dari total DPT. Pihaknya menegaskan pentingnya pemilih membawa KTP elektronik atau setidaknya biodata penduduk saat datang ke TPS, sesuai regulasi KPU Nomor 17 Tahun 2024.
Basuki juga menyoroti pentingnya penggandaan dokumen salinan formulir C1 untuk kebutuhan saksi pasangan calon. “Kami hanya menyiapkan satu rangkap formulir untuk tiap TPS. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah dan dinas pendidikan dapat membantu proses penggandaan melalui perangkat yang ada di desa atau sekolah,” jelasnya.
Selain itu, KPU Maluku Tenggara akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk mendukung proses penghitungan suara secara digital. Sistem ini memungkinkan hasil pemungutan suara di TPS dilaporkan langsung oleh petugas KPPS setelah pencoblosan.
Basuki mengakhiri penyampaiannya dengan mengajak semua pihak berkolaborasi untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. “Pilkada adalah pesta demokrasi yang menjadi tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama yang baik, kita optimis dapat menjalankan pemilihan ini dengan sukses,” tutupnya.
Dengan logistik yang telah siap dan upaya maksimal untuk mengatasi kendala, KPU Maluku Tenggara optimis Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung lancar dan aman, tegas Basuki. (Yani)