Langgur, Lintas-Timur.co.id - BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Maluku sambangi Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka Rapat Kerja (Raker) yang di gelar di hotel Suita dari tanggal 3-5/10/24.
Pelaksanaan Raker yang di laksanakan BPK perwakilan Provinsi Maluku ini di hadiri langsung Pejabat Bupati Malra Drs. Jasmono M.Si dengan mengusung tema " Memperkuat Pengedalian Mengawal Pembangunan".
Tentu Rakor yang di gelar dengan mengusung tema di atas sangat selaras dengan kondisi Pembangunan Daerah saat ini, ungkap Jasmono.
Jasmono menegaskan, harus dan patut di akui jika pengendalian pelaksanaan pembangunan saat ini masih relatif rendah dalam aplikasinya.
Tentunya, pengedaliaan yang di lakukan tentu secara efektif dan efisien yang di mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi menjadi cara yang terbaik dalam mewujudkan kinerja pembangunan yang berhasil guna dan tepat guna bagi kepentingan umum, tandas Jasmono.
Jasmono mengakui, jika pendampingan yang di lakukan oleh BPKP pada Pemerintah Kabupaten Malra terkait masalah perencanaan dan penganggaran masih terdapat temuan, hal ini menunjukan penyusunan anggaran belum optimal.
Selain itu, masalah umum yang sangat kompleks adalah rincian belanja yang belum efektif guna menjawab output kegiatan yang di rancang dalam kegiatan, kurang atau tidak berkolerasi dengan capaian output, sehingga ini belum mampu mendorong mencapai kinerja yang maksimal.
Selain itu kata Dia, rendahnya konsistensi perencanaan dan penganggaran yang sering di alami adalah perencanaan makro daerah yang di susun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang belum maksimal yang di sertai dengan alokasi anggaran yang tersedia KUA dan PPAS, tegas Jasmono.
Semua ini terjadi akibat berbagai faktor baik secara internal mau pun eksternal termasuk terbatasnya kapasitas fiskal yang berdampak pada kebijakan alokasi yang terkadang melenceng dari rencana, imbuhnya.
Bukan hanya fiskal, melainkan masalah yang di dominasi adalah masih sering terjadi alokasi anggaran yang nyasar ke daerah-daerah atau keluarga yang memberikan dukungan politik, kedekatan atau hubungan keluarga bukan karena kebutuhan, tegas Jasmono.
Olehnya itu Jasmono menekankan pentingnya aspek pengawasan kinerja, keterbatasan SDM pengawas yang masih menjadi kendala dan ini di akui masih menjadi persoalan serius, karena belum di imbangi dengan ketersediaan SDM aparatur yang memadai.(**)