Langgur, Lintas-Timur.co.id - Dalam rangka meningkatkan efektifitas Pengawasan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan pengamanan Siber serta keterbukaan informasi publik dalam pengawasan tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia gelar rapat kerja Nasional.
Rakor dengan tema "Penguatan Keamanan Siber Dan Keterbukaan Informasi Bawaslu Tahun 2024", di rangkai dengan Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik.
Pelaksanaan penganugrahan keterbukaan informasi publik ini di berikan pada 36 Bawaslu Kabupaten Kota se - Indonesia yang di berlangsung di Kantor Bawaslu Ri Jakarta, pada hari Kamis 5/9/24.
Penyerahan Anugrah dengan kategori terbaik Informatif di berikan pada 15 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, sementara kategori menuju Informatif di berikan pada 21 Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Maluku Tenggara.
Penerimaan predikat menuju indormatif oleh Bawaslu Malra di terima langsung oleh Ketua Richardo E.A. Somnaikubun di dampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Mustakim A.S Hayim.
Richardo mengapresiasi adanya anugrah dengan predikat menuju keterbukaan informasi ini, semoga dengan adanya penghargaan ini menjadikan Bawaslu Malra lebih baik lagi kedepanya.
Selain itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Malra, Mustakim dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh staf Sekretariat Bawaslu atas dukungan serta kerja keras yang iklas selama ini, hingga Bawaslu Malra mewakili Provinsi Maluku meraih penghargaan "Menuju Informasi".
Semoga prestasi ini dapat memicu serta ke depan dapat di pertahankan, jika perlu di tingkatkan lagi, dan kiranya ini dapat memicu semangat untuk tetap semangat, pinta Mustakim.
Sementara itu untuk tingkat Bawaslu Provinsi ada 10 yang meraih predikat Informasi dan 23 meraih Anugrah dengan predikat menuju informatif, dan dalam kategori ini Provinsi Maluku menerima predikat Informatif.
Pada ajang penganugrahan itu, Bawaslu RI memberikan Alat Penunjang Kerja PPID berupa satu unit Tablet pada seluruh Bawaslu dan satu unit Smartphone untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia guna menunjang kinerja dalam memberikan keterbukaan informasi pada publik.(**)