Langgur, Lintas-Timur.co.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia belum lama ini menggelar konsolidasi dukungan administrasi dan teknis Ke Sekretariatan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, yang berlangsung di Makassar pada 11/8/24.
Konsolidasi Nasional yang di lakukan mengingat telah berlangsungnya tahapan, pemungutan, perhitungan serta rekapitulasi Suara Pemilu dan penghitungan Suara Ulang (PSU) Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) atau putusan lainya pada Pemilu tahun 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Di samping itu, kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan sinergitas antar Ketua dan Anggota baik Provinsi, Kabupaten/Kota bersama jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se - Indonesia pada saat pelaksanaan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 ini.
Dalam Konsolidasi tersebut, turut hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Malra Richardo E. A Somnaikubun, Koordinator Sekretariat Bawaslu Malra Mustakim A. S. Hasyim bersama staf teknis Sekretariatan.
Richardo mengungkapkan, jika dari hasil diskusi yang di terapkan dalam beberapa kelas, melahirkan berbagai saran, masukan termasuk rekomendasi yang berguna bagi perkembangan Bawaslu Malra kedepanya.
Hal ini tentu menjadi perhatian bersama Pimpinan beserta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Malra termasuk percepatan Lembaga Non Satuan Kerja (Non Satker) dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan SDM dan alokasi Anggaran.
Wacana ini mendapat tanggapan dari Bawaslu termasuk Bawaslu Malra, mengingat statusnya berada dalam Non Satker.
Terhadap percepatan Satker ini, pihak Bawaslu Malra sendiri telah menyiapkan diri termasuk mempersiapkan berbagai syarat jika di butuhkan, tegas Richardo.
Di ungkapkan, semua ini tentunya tidak terlepas dari sumbangsi serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Malra yang telah menghibahkan lahan tanah guna pembangunan gedung Kantor Bawaslu Malra termasuk sertifikat yang di terima Bawaslu RI pada beberapa waktu yang lalu, beber Richardo.
Selain itu, sebagai sarana penunjang lain yakni adanya akses penunjang Bandara Karel Satsuitubun serta kantor Perbendaharaan Negara Tual yang saat ini berada di Kota Langgur.
Dari sisi SDM kata Richardo, Bawaslu Malra memiliki dua ASN yang organik, 5 Pegawai P3K Bawaslu, 6 ASN di pekerjakan asal Pemda Malra serta 11 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pemerintah (PPNPN) yang merupakan 7 pegawai teknis serta 4 tenaga pendukung, bebernya.
Dari data yang di sampaikan, Bawaslu Malra baik secara SDM mau pun dari sisi sarana dan prasarana tentu sangat mendukung guna terbentuknya Satker, yang di tunjang dengan SDM yang siap membantu semaksimal mungkin, tegas Richardo.
Richardo mengungkapkan, jika berbagai masukan serta rekomendasi pelu menjadi perhatian bagi Bawaslu Malra yang bertujuan demi kemajuan Bawaslu ke depanya.
Dirinya mengakui, dalam keseharian pelaksanaan tugas Bawaslu tentunya dukungan administrasi itu sangat penting dan semua itu dapat berjalan karena keterbukaan informasi serta persoalan pembiyaan.
Terhadap perencanaan keuangan Bawaslu Malra, di akui jika pihak Sekretariat telah melaksanakan fungsinya dengan baik, hal ini dapat terlihat adanya terjalin senergitas yang humanis antara Pimpinan Bawaslu dan Sekretariat, ucap Richardo.
Di akui Richardo, bukanya hanya urusan keuangan saja melainkan berbagai program kerja Bawaslu sangat mendapat perhatian dari Sekretariat dalam hal pelayanan, ungkapnya.(**)